WARTAPAKUAN.COM — Permasalahan sampah menjadi persoalan yang tak kunjung selesai hingga saat ini. Hal ini bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah, akan tetapi kewajiban bersama untuk menjaga lingkungan agar tetap asri demi kelangsungan hidup.
Pencemaran lingkungan, baik darat, sungai, maupun undara menjadi tanggung jawab Bersama. Masyarakat harus diedukasi untuk bisa menjaga lingkungan sekitar.
Penjelasan di atas menjadi prolog Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dedi Aroza, saat melakukan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 di Aula Kantor Desa Cikeas Udik, Gunungputri, Kamis (5/11/2024).
“Pemerintah sangat menghargai para relawan, aktivis lingkungan yang bahu-membahu membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan,” ucap Dedi.
Ungkapan ini senada dengan isi Perda di Bab IX yang berbunyi; “Masyarakat (perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi masyarakat) memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi,yang bertujuan untuk: a)meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dankemitraan; c)menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d)menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan e) mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”
Peserta sosper yang mayoritas adalah pegiat lingkungan berharap agar regulasi yang dibuat Pemprov bisa didukung dengan stimulus yang menunjang aktivitas mereka.
“Kami berharap perhatian pemerintah terhadap aktivis lingkungan yang secara konsisten menjaga lingkungan,” ucap Lasmi, salah satu peserta.
Menurutnya, KRL membutuhkan pendampingan, mengingat kegiatan KRL yang tak pernah berhenti menjaga lingkungan, serta mengedukasi masa=yarakat agar hidup dengan tertib.
Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh H. Achmad Fathoni, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, yang duduk di Komisi III dan berperan cukup aktif dalam membina KRL.
